Terdapat Pengaruh Politik Dibalik Aksi Bela Tauhid

politik dibalik aksi bela tauhid

Caleg PDI Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera, menilai Aksi Bela Tauhid di Monas tidak murni untuk membela agama. Aksi itu, menurutnya, setiap gerakan yang terjadi di Indonesia, sudah pasti ada pengaruh kepentingan politik didalamnya, dimana mereka berusaha untuk mencari peluang untuk menyerang Presiden.

Meski begitu, Kapitra menyayangkan aksi pembakaran bendera berkalimat tauhid yang, menurut polisi, adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Garut, Jawa Barat. Bendera itu seharusnya disimpan di tempat yang mulia.

Menurut dia, tindakan yang dilakukan anggota Banser menyalahi aturan. Anggota Banser seharusnya tidak boleh main hakim sendiri. Berdasarkan UU 16 tahun 2017, organisasi masyarakat manapun dilarang untuk mengambil alih fungsi dari penegak hukum.

Kapitra berpendapat HTI telah berhasil melakukan propaganda dengan menggunakan bendera Ar-Rayah. Bendera Ar-Rayah merupakan bendera dengan kalimat tauhid yang dipakai Rasulullah saat perang.

Sudah Pasti Bendera HTI

Sementara itu, pengamat politik Boni Hargens menyebut bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Hal itu ada dalam buku yang diterbitkan oleh HTI berjudul ‘Ajhizatu Ad Daulah Al Khilafah’ yang diterjemahkan menjadi ‘Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi)’.

Berbeda dengan Kapitra, menurut Boni, tidak ada yang salah dalam pembakaran bendera di Garut oleh Banser. Dalam kejadian itu, ada tindakan provokatif oleh orang yang membawa bendera HTI, yang merupakan organisasi terlarang.

“Perayaan (Hari Santri Nasional) itu mempunyai aturan yang jelas. Semua peserta wajib berseragam putih dan hanya bendera Merah Putih yang boleh dibawa. Tidak boleh ada bendera lainnya,” ujar Boni.