Partai Politik Yang Lolos Menjadi Peserta Pemilu 2019

penetapan 14 parpol peserta pemilu 2019

Pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan calon presiden 2019 sudah di depan mata. Sejak Februari 2018 lalu, Komisi Pemilihan Umum sudah menyaring sejumlah partai politik yang dianggap layak untuk masuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 mendatang.

Dari hasil syarat administrasi dan verfikasi faktual secara nasional, KPU telah menetapkan 14 partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu 2019.

  1. Partai Amanat Nasional
  2. Partai Berkarya
  3. PDI Perjuangan
  4. Partai Demokrat
  5. Partai Gerindra
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
  7. Partai Golkar
  8. Partai Hanura
  9. Partai Keadilan Sejahtera
  10. Partai Kebangkitan Bangsa
  11. Partai Nasional Demokrat
  12. Partai Persatuan Indonesia
  13. Partai Persatuan Pembangunan
  14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.

Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen. “Kesimpulan status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota. Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Setelah pembacaan rekapitulasi nasional penetapan peserta Pemilu, KPU membuat surat keputusan penetapan peserta. Selanjutnya, KPU menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi ke masing-masing perwakilan partai politik.