Jumlah Masyarakat Papua yang Tidak Memilih Masih Menjadi Pertanyaan

kekecewaan rakyat papua atas jokowi

Kekecewaan masyarakat Papua terhadap kepemimpinan Joko Widodo yang dianggap gagal dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi menjadi faktor pendongkrak tingkat golput saat pilpres mendatang. Bahkan menurut kabar, beberapa aktivitis bersikeras mendorong rakyat Papua untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Namun terlepas dari ketidakmampuannya untuk menangani masalah HAM di Papua, Jokowi masih tetap cukup populer di sini. Walaupun tingkat partisipan lebih rendah dibandingkan tahun 2014, pemerintah masih bisa mengandalkan suara dari provinsi Papua maupun Papua Barat.

Pada saat yang sama, faktor rumit yang penting adalah pemungutan suara unik dengan Sistem Noken yang digunakan di beberapa bagian Papua, yang telah memberdayakan para pemimpin suku, dan bukan pemilih, untuk memutuskan siapa yang akan dicoblos atau apakah mereka akan memilih untuk tidak memilih sama sekali (golput).

Masa Jabatan Pertama Presiden Jokowi Di Papua

Tidak ada presiden Indonesia yang dipilih secara demokratis sebelumnya telah memberikan perhatian yang sama besarnya kepada Papua seperti Jokowi. Memang, pada saat ia pertama kali menjabat bulan Oktober 2014, Jokowi telah mengunjungi Papua sembilan kali, lebih dari para presiden sebelumnya, untuk memeriksa dan mempromosikan proyek-proyek pembangunan yang telah ia rintis di sini.

Jokowi telah memulai beberapa program dalam masa kepresidenannya yang pertama, seperti membangun pasar tradisional Pasar Mama-Mama Papua dan Jembatan Holtekamp di Jayapura, meresmikan proyek infrastruktur di Manokwari, proyek listrik di Papua dan Papua Barat, Kapsul Waktu di Merauke, dan lain sebagainya.

Jokowi juga meninjau kemajuan proyek jaringan serat optik, fasilitas olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Jayapura, dan dengan terkenal pernah mengendarai sepeda motor percobaannya sendiri untuk menjelajahi ruas Jalan Trans-Papua di Danau Habema, Jayawijaya.

Namun, program pembangunan yang ditawarkan oleh Jokowi bukan berarti ia telah memenangkan hati semua rakyat Papua. Fokusnya pada proyek-proyek pembangunan juga telah dikritik oleh para analis Indonesia seperti Adriana Elisabeth dari LIPI, yang mengamati bahwa insiden seperti serangan di Jalan Trans Papua, Nduga yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menimbulkan pertanyaan mengapa pembangunan seperti itu tidak dapat menghentikan kekerasan.

Natalius Pigai dari KOMNAS HAM juga mengkritik kunjungan Jokowi karena tidak berdampak apa-apa. Sebaliknya, kehadiran Jokowi telah menjadi sumber masalah di Papua karena ia tidak memiliki kompetensi sosial yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan, pertahanan, dan fungsi manajemen keamanan.

Tindakan Jokowi dalam menangani pelanggaran HAM di Papua tidaklah memuaskan dan semua orang mengetahui hal itu. Human Rights Watch World Report 2017 mengamati bahwa meskipun pemerintah Jokowi telah mengumumkan akan menuntut pertanggungjawaban atas 11 kasus HAM di masa lalu yang berprioritas tinggi di Papua, termasuk pembantaian Biak bulan Juli 1998 dan penumpasan militer terhadap rakyat Papua di Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003, belum ada perincian yang diberikan oleh pemerintah tentang kapan, di mana, dan bagaimana kasus-kasus itu akan ditangani.

Singkatnya, Jokowi telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menangani masalah hak asasi manusia di Papua. Resolusi konflik yang diharapkan pemerintah tidak pernah terjadi dan kebijakan pemerintah Jokowi tidak mengurangi keinginan untuk kemerdekaan yang masih hidup di banyak wilayah Papua.

Dengan demikian, secara keseluruhan rakyat Papua puas dengan program pembangunan Jokowi, tetapi tidak mempercayainya sehubungan dengan janji-janji yang tidak terpenuhi tentang masalah hak asasi manusia. Apa yang akan mereka lakukan pada hari pemungutan suara?

Kemungkinan Hasil Pilpres 2019

Pertama, Jokowi beruntung di Papua karena lawannya adalah Prabowo Subianto. Banyak rakyat Papua khawatir bahwa jenderal purnawirawan Prabowo akan memerintah Indonesa seperti mantan pelindung dan mertuanya, Presiden Soeharto, yang membatasi kebebasan politik dan meningkatkan peran militer di Papua.

Prabowo juga dianggap memiliki rekam jejak yang buruk di Papua, di mana ia menghadapi tuduhan tanggung jawab atas kematian delapan warga sipil dan pembakaran desa-desa setelah operasi penyelamatan sandera Mapenduma yang dipimpinnya tahun 1996. Banyak masyarakat Papua merasa lebih yakin untuk memilih Jokowi demi memastikan Prabowo tidak akan menang dan menjadi presiden.

Kedua, masyarakat Papua telah mengalami secara langsung manfaat dari program Jokowi selama empat tahun terakhir. Meskipun ada beberapa kritik, Jokowi telah berjasa mengurangi harga minyak di dataran tinggi, membangun jalan Trans-Papua, menanggapi kasus Asmat, mempercepat masuknya listrik ke daerah-daerah terpencil, dan masih banyak lagi. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa memilih Jokowi di Piplres 2019 adalah “harga mati” dan dengan tegas percaya bahwa semua rakayt Papua akan memberikan suara mereka 100 persen kepada Jokowi karena ia sangat memahami Papua.

Ketiga, pemilih di Papua yang akan berpartisipasi dalam Piplres 2019 terdiri dari orang asli Papua dan non-asli. Orang Asli Papua (OAP) adalah orang-orang etnis Melanesia yang berasal dari suku Papua (atau mereka yang diakui oleh masyarakat asli Papua sebagai orang asli, dengan proses untuk memutuskan siapa yang asli dan bukan asli Papua masih tetap kontroversial). Orang-orang non-pribumi, sering disebut “Amber,” adalah mereka yang bukan dari suku Melanesia tetapi tinggal di Papua.

Kekhawatiran etnis Papua menjadi fokus dari banyak diskusi tentang bagaimana Papua akan memilih, tetapi populasi non-pribumi di Papua juga tidak boleh diabaikan. Jumlah mereka meningkat secara signifikan setiap tahun, dan banyak dari mereka juga menyukai Jokowi. Selain itu, beberapa dari orang-orang non-pribumi di Papua tersebut peduli terhadap pelanggaran HAM, dengan demonstrasi atas isu-isu HAM yang biasanya didominasi oleh masyarakat adat.

Kemudian terdapat pertanyaan tentang masalah golput di Papua, suatu kemungkinan yang dipercaya telah dilebih-lebihkan. Pertama, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif terjadi bersamaan dalam Pilpres 2019. Dukungan partai merupakan hal penting penting. Banyak kandidat Papua mencalonkan diri untuk menduduki kursi parlemen dari berbagai partai. Para kandidat tersebut akan berupaya memobilisasi pemilih untuk memilih keluarga, komunitas, atau jaringan patronase lokal mereka. Begitu mereka berada di tempat pemungutan suara (meskipun awalnya untuk memilih calon anggota legislatif lokal), kemungkinan mereka juga akan membuat pilihan untuk mencoblos kandidat presiden.

Kedua, meskipun ada seruan dari beberapa aktivis Papua untuk golput, dua organisasi paling kuat di wilayah ini: Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) tidak mendorong warga Papua untuk tidak memilih, dan mereka juga tidak mengorganisir boikot untuk Pilpres 2019.

Namun beberapa orang Papua tidak akan dapat menentukan sendiri apakah akan memilih atau apakah akan memboikot. Di beberapa daerah di Papua, Sistem Noken digunakan sebagai pengganti kotak suara. Kepala suku mewakili semua suara anggota suku, yang tampaknya dilakukan setelah mencapai konsensus di masyarakat. Surat suara pemilih dimasukkan ke dalam Noken, tas anyaman tradisional. Pada dasarnya, kepala suku memberikan suara atas nama anggota suku, mengubah gagasan tentang jumlah pemilu yang hadir ke TPS dan memberikan suara dalam sistem pemilu Indonesia secara umum.

Sistem Noken telah diputuskan bersifat konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang menganggapnya sebagai konsesi yang sah bagi budaya Papua. Namun, beberapa rakyat Papua menunjukkan bahwa praktik ini tidak adil dan dapat mendorong orang lain untuk golput. Otis Ernest Tabuni, mahasiswa dari Nduga, berpendapat bahwa “sistem Noken tidak menunjukkan praktik nyata demokrasi dan telah membunuh hak seseorang untuk memilih.”

Bahkan ketika dalam kasus beberapa kepala suku yang memberitahu warganya untuk golput, Sistem Noken hanya digunakan di sebagian kecil wilayah di dua provinsi Papua pada Pilpres 2019, khususnya di 12 kabupaten, dan sebagian besar hanya untuk mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Di Provinsi Papua terdapat 28 kabupaten dan 1 kota, sementara Provinsi Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota.

Harapan Masyarakat Papua

Seperti di berbagai wilayah lain di Indonesia, rakyat Papua jelas menginginkan Pilpres 2019 berjalan adil, transparan, dan damai. Kita semua berharap tidak ada konflik, demonstrasi, atau manipulasi data yang terjadi di Papua.

Di Jakarta, Jokowi dan pemerintahannya mungkin hampir meyakini kemungkinan mereka akan terpilih kembali, dan hasil elektoral lainnya yang kuat di Papua, sebagai tanda pemerintahnya telah melakukan pekerjaan dengan baik di wilayah tersebut. Tetapi rakyat Papua masih berharap agar Jokowi dapat menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua.

Masalah tersebut tetap penting bagi presiden yang telah menegaskan komitmennya untuk menangani masalah hak asasi manusia dan membantu proses penyembuhan bagi para penyintas dan keluarga mereka, serta untuk menerapkan sepuluh konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia. Hanya karena rakyat Papua mengakui bahwa Jokowi telah memperhatikan masalah pembangunan di Papua, tidak berarti mereka melupakan masalah hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Jokowi perlu menemukan langkah untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Setelah konflik Timor Timur dan Aceh, Papua tetap menjadi kasus yang belum terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Sementara rakyat Timor Timur telah berpartisipasi dalam referendum dan rakyat Aceh terlibat dalam dialog, masyarakat Papua tidak memiliki kesempatan seperti itu untuk penyelesaian lebih lanjut dari masalah-masalah politik endemik. Jika perdamaian dapat dicapai di Papua, proyek-proyek pembangunan Jokowi di masa depan akan berjalan lebih lancar dan didukung oleh semua elemen masyarakat Papua.